Inspektur Kabupaten Semarang

 

SOEMARDJITO, SH. MM
NIP. 19600523 198607 1 001
 

 

             Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas KUA-PPAS dan RKA-SKPD.

 

            Oleh Karena itu, maka Inspektorat Kabupaten Semarang telah melaksanakan Reviu atas KUA-PPAS dan RKA-SKPD pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang telah dilaksanakan di 30 (tiga puluh) SKPD, mulai dari tanggal 26 Oktober 2016 hingga 10 November 2016 yang terdiri atas:

1.    Badan Kepegawaian Daerah

2.    DInas Pertanian, Perikanan dan Pangan

3.    Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

4.    Kecamatan Ungaran Barat

5.    Kecamatan Ungaran Timur

6.    Kecamatan Getasan

7.    Dinas Kesehatan

8.    Dinas Perhubungan

9.    Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

10. Kecamatan Tuntang

11. Kecamatan Banyubiru

12. Kecamatan  Bandungan

13. Dinas Pekerjaan Umum

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

15. Satpol PP

16. Kecamatan Ambarawa                                                                  

17.  Kecamatan Bawen

18. Kecamatan Sumowono

19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

20. Dinas Pariwisata

21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

22. Kecamatan Bergas

23. Kecamatan Pringapus

24. Kecamatan  Jambu

25. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga

26. Dinas Lingkungan Hidup

27. Dinas Sosial

28. Kecamatan Susukan

29. Kecamatan  Suruh

30. Kecamatan Bringin

          Adapun saran dari Inspektorat atas hasil reviu KUA dan RKA pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang secara umum adalah:

  1. Agar lebih memperhatikan efektifitas Instrumen pengukuran kinerja yang meliputi target capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, lokasi dan target standar pelayanan minimal.
  2. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 tahun 2016 bahwasanya RKPD yang disusun dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi SKPD saja. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
  3.  Indikator yang baik harus dapat memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time bond). Oleh karena itu, indikator kinerja hasil ypada SKPD ang kurang spesifik atau kurang terukur dapat diarahkan untuk dapat memenuhi prinsip SMART yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, realistis, dan memiliki batasan waktu.
  4. Diharapkan agar penganggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di SKPD didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
  5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016, prinsip Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
    • sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
    • tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
    • tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    • transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
    • partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
    • tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Memperhatikan peraturan diatas, maka disarankan kepada tim penyusun RKA SKPD agar dapat meningkatkan kecermatan dalam menyusun RKA, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat tanpa meninggalkan esensi pemenuhan tugas pokok fungsi.

Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga hasil Reviu ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan SKPD Pemerintah Kabupaten Semarang pada khususnya.

Pranala Luar

 

 
 
 

 

Login Form

inspektorat tanpa_korupsi larwas