Inspektur Kabupaten Semarang

 

SOEMARDJITO, SH. MM
NIP. 19600523 198607 1 001
 

 

MONITORING DANA DESA TAHUN 2015 DI KABUPATEN SEMARANG OLEH

BPKP PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

 

Pada Tanggal 6 hingga 12 April 2016, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-567/PW11/3/2016 tanggal 5 April 2016, tim monitoring BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan monitoring dana desa tahun 2015 sampai dengan 2016 di tingkat Kabupaten Semarang. Dengan mengambil sampel di 3 (tiga) desa, yaitu Kesongo (Tuntang), Sukorejo (Suruh) dan Karang Duren (Tengaran).

 

Adapun hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah:

1. Ketiga desa telah menerima alokasi dana desa tahun 2015 sesuai dengan rencana pagu anggaran; walaupun masih ditemukan pencairan dana yang tertunda. Hal ini disebabkan oleh

a. Menunggu penetapan peraturan desa tentang APB Desa yang mengalami perubahan karena adanya perubahan regulasi/peraturan.

 

b. Persyaratan pencairan yang memberatkan berupa penyampaian SPJ/bukti penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

2. ketiga desa telah melaksanakan pembangunan secara tuntas, baik secara fisik maupun administrasi dan tidak ada dana desa yang mengendap di rekening kas desa.

 

Kelemahan yang ditemukan adalah:

1. masih ditemukan keterlambatan dalam penyusunan Perdes mengenai APBDes;

2. terdapat dana swadaya masyarakat yang disumbangkan oleh warga yang belum diadministrasikan dengan cukup baik dan kurang dpat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. masih ditemukan keterlambatan dalam penyusunan laporan semesteran dan/atau tahunan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa;

4. masih ditemukan kesalahan dalam penghitungan pajak, khususnya dalam pembelian material pembangunan fisik desa.

 

Saran yang perlu ditindaklanjuti oleh desa sampel adalah:

1. Menyusun dan menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa secara tepat waktu, paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

2. Menyajikan Dana Swadaya masyarakat ke dalam RAB kegiatan pembangunan dan melaporkan realisasi kegiatan pembangunan kepada masyarakat (dapat disampaikan pada saat musrenbangdes).

3. Membuat dan menyampaikan laporan semesteran/tahunan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa secara tepat waktu, Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

 

4. meningkatkan koordinasi dengan Bapermasdes Kabupaten Semarang atau KPP Pratama untuk penghitungan pajak secara tepat.

 

Untuk desa yang menjadi sampel agar dapat memperhatikan kelemahan yang ditemukan agar dapat diperbaiki sehingga lebih baik dikemudian hari.

Pranala Luar

 

 
 
 

 

Login Form

inspektorat tanpa_korupsi larwas